Oleh: Aditya Nugraha*
Hubungan antara Indonesia dan China bukanlah hubungan baru yang lahir dari interaksi diplomatik modern semata. Jejak hubungan kedua bangsa telah terpatri sejak berabad-abad lalu, ketika pelayaran Laksamana Cheng Ho singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara, membawa misi persahabatan, perdagangan, dan pertukaran budaya. Prasasti-prasasti kuno, peninggalan arkeologis, hingga cerita rakyat di berbagai daerah menjadi saksi bahwa ikatan ini memiliki akar sejarah yang panjang dan dalam. Kini, di abad ke-21, akar tersebut telah tumbuh menjadi pohon kemitraan strategis yang rimbun dan memberikan manfaat luas bagi kedua negara.
Memasuki tahun 2025, kemitraan ini resmi menapaki usia 75 tahun hubungan diplomatik. Momentum ini bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah penegasan bahwa kedua negara telah berhasil menjaga dan memperluas hubungan di tengah dinamika global yang kompleks. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia memandang hubungan dengan Tiongkok sebagai salah satu pilar penting perdamaian dan stabilitas kawasan. Ia bahkan menjadikan Tiongkok sebagai tujuan kunjungan luar negeri pertama setelah pelantikan, sebuah langkah yang mengirim pesan politik dan ekonomi yang jelas: hubungan ini adalah prioritas strategis.
Secara ekonomi, kemitraan ini telah membuahkan hasil signifikan. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia selama sepuluh tahun berturut-turut, dengan volume perdagangan yang melonjak dari USD 50 miliar pada 2013 menjadi USD 150 miliar pada 2022. Lebih dari itu, laporan China Belt and Road Investment Report 2024 mencatat Indonesia sebagai penerima investasi terbesar proyek Belt and Road Initiative (BRI) dengan nilai USD 9,3 miliar. Angka ini mencerminkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis dalam agenda ekonomi dan geopolitik Tiongkok di Asia Tenggara.
Namun, di tengah laju pembangunan infrastruktur dan perdagangan, arah kerja sama kini mulai mengarah pada tujuan yang lebih berkelanjutan. Transformasi BRI menjadi BRI Hijau menjadi bukti bahwa kedua negara menyadari pentingnya mengintegrasikan agenda lingkungan dalam kerja sama ekonomi. Indonesia, dengan potensi energi terbarukan sebesar 333 GW yang layak dikembangkan secara finansial, menjadi lahan subur bagi investasi hijau Tiongkok. Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, menekankan bahwa kerja sama ini dapat mempercepat transisi energi, mengurangi emisi, dan membantu Indonesia mencapai target Nol Emisi Bersih pada 2060.
Kolaborasi ini tidak hanya berjalan di tingkat pemerintah, tetapi juga dalam bentuk kemitraan ilmiah, pertukaran teknologi, dan dialog antar masyarakat. Penelitian bersama di laut dalam oleh BRIN, perguruan tinggi Indonesia, dan lembaga riset Tiongkok memperkuat dimensi ilmiah hubungan ini. Proyek semacam ini menunjukkan bahwa kemitraan strategis tidak hanya diukur dari angka perdagangan, tetapi juga dari seberapa jauh kedua negara dapat saling memperkaya pengetahuan dan kapasitas.
Sejarah pun menunjukkan bahwa hubungan ini selalu berkembang mengikuti zaman. Dari jalur sutra kuno yang menghubungkan perdagangan rempah, kini kedua negara menempuh jalur hijau untuk membangun masa depan yang ramah lingkungan. Peribahasa Tiongkok Gé gù dǐng xīn—meninggalkan yang lama, membangun yang baru—menjadi cerminan filosofi hubungan ini. Kedua bangsa mampu memanfaatkan sejarah sebagai fondasi untuk inovasi dan perubahan positif, memastikan bahwa kemitraan ini tidak sekadar bertahan, tetapi relevan di masa depan.
Tantangan global seperti perubahan iklim, krisis energi, dan ketidakpastian ekonomi hanya dapat dihadapi dengan solidaritas antarbangsa. Dalam konteks ini, hubungan Indonesia–China memberikan contoh bahwa kemitraan sejati adalah yang mampu beradaptasi dengan tantangan zaman, saling mendukung visi pembangunan, dan menciptakan manfaat nyata bagi rakyatnya. Dengan langkah-langkah strategis yang sudah diambil, optimisme masa depan hubungan ini bukanlah harapan kosong, melainkan target yang bisa dicapai bersama.
*Penulis merupakan wartawan senior bidang politik dan diplomasi