Oleh : Loa Murib Pembangunan ekonomi di Papua tidak hanya harus menjangkau kota-kota besar, tetapi juga menyentuh akar rumput di […]
Koperasi Desa Merah Putih sebagai Solusi Ekonomi Inklusif di Papua Read More »
Oleh: Marina Sudrajat *) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini tengah membahas Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)
Pemerintah Libatkan Semua Pihak dalam RKUHAP demi Hukum yang Adaptif Read More »
Oleh: Rivka Mayangsari*) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) bukanlah buah pemikiran eksklusif segelintir elite politik, melainkan hasil dari
RKUHAP Bukan Produk Elite Tapi Konsensus Partisipatif Bangsa Read More »
JAKARTA Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menegaskan komitmen DPR RI dan pemerintah untuk menjadikan
Jakarta Pemerintah menegaskan bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) disusun dengan tujuan utama untuk memperkuat keadilan dan
Pemerintah Pastikan RKUHAP Dirancang demi Keadilan dan Kepastian Hukum Read More »
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa distribusi Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 telah mencapai 85 persen
Pemerintah Pastikan Distribusi BSU Mencapai 85 Persen Read More »
