Oleh Marlinda Kusuma )*
Penajaman sasaran Program Sekolah Rakyat melalui pendekatan desil merupakan kebijakan strategis yang menunjukkan keseriusan negara dalam menjamin hak pendidikan bagi kelompok masyarakat paling miskin dan rentan. Oleh karena itu, Sekolah Rakyat hadir sebagai instrumen afirmatif negara untuk memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak lagi menjadi penghalang utama bagi anak bangsa dalam memperoleh pendidikan yang layak dan bermartabat.
Pendekatan desil yang digunakan dalam program Sekolah Rakyat menjadi fondasi penting dalam memastikan ketepatan sasaran. Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan bahwa seluruh peserta Sekolah Rakyat berasal dari kelompok desil 1 dan 2, yaitu kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Penetapan ini menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak bersifat umum, melainkan secara khusus dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini paling berisiko tertinggal dalam akses pendidikan.
Penentuan peserta Sekolah Rakyat dilakukan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh BPS dan dimanfaatkan oleh Kementerian Sosial. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa DTSEN digunakan untuk menyeleksi dan menemukan calon peserta didik Sekolah Rakyat secara lebih akurat. Data ini telah melalui proses penunggalan individu dan keluarga, sehingga setiap penerima manfaat dapat dipastikan tidak mengalami duplikasi. Langkah ini menjadi jawaban atas persoalan program sosial yang sering kali terkendala oleh tumpang tindih data dan ketidaktepatan sasaran.
Keunggulan DTSEN tidak hanya terletak pada integrasi data lintas sektor, tetapi juga pada mekanisme pemutakhiran yang dilakukan secara berkelanjutan. BPS bersama pemerintah daerah serta kementerian terkait secara rutin melakukan pembaruan data agar tetap relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dinamis. Salah satu instrumen penting dalam pemutakhiran tersebut adalah ground check atau pengecekan lapangan, yang bertujuan memastikan kesesuaian antara data administratif dan kondisi nyata masyarakat. Pada Sekolah Rakyat, proses ini diperkuat melalui kolaborasi antara BPS dan Kementerian Sosial, serta melibatkan pendamping program sosial dalam verifikasi dan validasi calon peserta.
Pendekatan berbasis data yang dilengkapi dengan verifikasi lapangan ini mencerminkan transformasi tata kelola kebijakan sosial yang semakin presisi dan akuntabel. Pemanfaatan DTSEN menjadikan penargetan program sosial lebih objektif, transparan, dan berkeadilan. Sekolah Rakyat pun tidak hanya dipandang sebagai program bantuan pendidikan, tetapi sebagai kebijakan strategis yang berorientasi pada perlindungan kelompok paling rentan agar tidak semakin tertinggal akibat keterbatasan ekonomi.
Dari sisi implementasi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan sekitar 30.000 siswa untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat pada tahun ini. Saat ini, pemerintah masih berada dalam tahap seleksi peserta didik, seiring dengan proses penyelesaian pembangunan gedung sekolah permanen yang dikoordinasikan bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Setiap gedung Sekolah Rakyat direncanakan mampu menampung sekitar 300 siswa, sehingga kesiapan infrastruktur menjadi faktor penting dalam memastikan target daya tampung dapat terealisasi secara optimal.
Namun, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh kesiapan fisik bangunan. Kementerian Sosial juga mempersiapkan berbagai aspek pendukung, mulai dari ketersediaan guru, tenaga kependidikan, hingga tim seleksi siswa. Saifullah Yusuf menekankan pentingnya konsistensi dan integritas petugas di lapangan agar proses seleksi benar-benar menyasar anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2. Koordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah, serta BPS di daerah menjadi kunci untuk menjaga ketepatan sasaran program ini.
Dukungan terhadap penajaman sasaran Sekolah Rakyat juga datang dari DPR RI. Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya memandang Sekolah Rakyat sebagai jaring pengaman sosial yang sangat penting di bidang pendidikan. Menurutnya, program ini merupakan ikhtiar strategis negara untuk memastikan tidak ada anak yang terhambat belajar hanya karena keterbatasan ekonomi. Atalia menilai bahwa ketepatan sasaran, kualitas pendampingan, serta integrasi Sekolah Rakyat dengan layanan perlindungan sosial lainnya menjadi faktor krusial bagi keberlanjutan dan efektivitas program dalam jangka panjang.
Selain itu, Atalia juga menyoroti pentingnya aspek kewilayahan dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat. Ia menekankan bahwa pemilihan lokasi sekolah harus dilakukan secara selektif, tidak hanya berfokus di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah pedesaan, daerah tertinggal, serta kantong-kantong kemiskinan ekstrem. Dengan pemilihan lokasi yang tepat, Sekolah Rakyat diharapkan benar-benar hadir di tengah masyarakat yang paling membutuhkan, sekaligus memperkuat pemerataan akses pendidikan di seluruh pelosok tanah air.
Penajaman sasaran Sekolah Rakyat melalui pendekatan desil menunjukkan arah baru kebijakan pendidikan dan perlindungan sosial yang semakin berbasis data, kolaboratif, dan berpihak pada kelompok paling rentan. Dengan DTSEN sebagai rujukan utama, diperkuat oleh verifikasi lapangan dan sinergi lintas lembaga, Sekolah Rakyat memiliki potensi besar untuk menjadi model praktik baik dalam kebijakan afirmatif nasional. Sekolah Rakyat tidak hanya akan membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam memutus rantai kemiskinan struktural dan membangun masa depan Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan berkeadilan sosial.
)* penulis merupakan pengamat kebijakan sosial